Alkisah, di sebuah negeri, seorang penguasa bertahta. Ia bak raja di jaman dulu meski kekuasaannya adalah produk konstitusi modern. Tak heran, media massa yang hidup dari ‘kemurahan’ dan ‘kedermawanan’nya, menjuluki dia, Sang Kaisar.
Kekuasaannya nyaris mutlak seperti praktik monarki absolut. Titahnya dijunjung tinggi. Perkataannya nyaris tanpa cela di mata ‘rakyat’. Itu karena, perilakunya yang dermawan. Setiap yang datang, tak akan pulang dengan kantong kosong.
Uang, entah dari mana asalnya, begitu mudah mengalir begitu saja. Karena hidup dalam konstitusi modern, banyak aturan yang dilabrak begitu saja. Tapi, karena bak raja, semuanya bungkam seribu bahasa.
Aparat hukum seolah tak punya taji dan taring di hadapan penguasa yang satu ini. Lawan politiknya mengkritik tapi tak vulgar. Para aktivis yang vokal dirangkul hingga akhirnya terbuai hangat di ketiaknya. Maka, ia meredam kritik. Nyaris tanpa represi. Sangat persuasif, tangguh dalam menjinakkan.
Aku ingat kata Gramsci soal wajah ganda kekuasaan. Atau Althusser dengan ideological state apparatus dan represif state apparatus-nya. Intinya, kekuasaan tak hanya tampil dengan wajah beringas dalam mencapai tujuannya. Ia bisa mulus dengan modus membujuk, infiltrasi nilai, atau apa saja. Hasilnya, obyek kekuasaan manut. Ada kepatuhan yang muncul karena kekuatan persuasif itu.
******
Kini, penguasa itu telah jatuh dari tahtanya. Bahkan, ia harus menuai buah dari praktik yang disemainya. Ia dijerat pasal tindak pidana korupsi. Berlapis pula kasus yang menjeratnya. Dihukum jauh dari tanah kelahirannya, pidana kurungan lebih dari lima tahun.
Karir politiknya sudah berakhir. Tapi, kharismanya ternyata masih belum pudar. Sebab, tak terhitung banyaknya orang yang merasa berhutang budi. Karena itu tadi. Kedermawanan dan kemurahan hatinya dalam menghambur-hamburkan duit.
Sepeninggal si penguasa ini, negerinya jadi tak stabil. Dia ibarat membangun sebuah gunung es. Ketika ia tak lagi hadir untuk merawat suhu dan temperatur, seketika gunung es itu mencair. Lelehannya menjadi rebutan banyak predator yang sejak lama kehausan. Uniknya, konflik yang terjadi seperti perang dingin. Mugkin saja karena memperebutkan lelehan es.
Tak hanya itu. Lelehannya ikut makan korban. Produk kebijakannya yang dulu melabrak konstitusi membuat orang-orang di sekitarnya, bawahannya, juga jadi korban. Sayang, ada yang benar-benar menjadi korban dalam pengertian yang sebenar-benarnya korban.
******
Aku menyaksikan jelas serpihan cerita itu hari ini. Tepatnya dalam sebuah sidang korupsi. Seorang staf biasa menjadi terdakwa dalam kasus dengan kerugian Negara Rp10 milyar lebih. Ia didakwa menikmati uang negara senilai Rp150 juta. Sisanya dibawa kontraktor yang kini kabur ke luar negeri.
Memang, proyek ini, secara kasat mata, menyalahi aturan. Seharusnya proyek itu dilelang tapi dilakukan penunjukan langsung (PL). Itu kebijakan sang penguasa. Dalam bentuk disposisi setuju. Saksi di persidangan, mantan Sekretaris Daerah saat proyek ini dilelang mengatakan, “PL memang sudah jadi style kepemimpinan (penguasa) kala itu. Tak ada yang bisa mengingatkannya, bahkan menegurnya.” Benar bukan? Kalau dia seorang raja.
*******
Aku sedang dilema kawan! Sebagai wartawan, aku kini hidup dalam bagian dari gunung es yang belum sepenuhnya mencair itu. Dia memaksa aku untuk menulis eufimistis. Jika melanggar, diedit….eh ….disensor pastinya!
