Bambang, Jilbab Hitam, dan Rantai Redaksi yang “Telanjang”

Apa Pak Bambang akan menyinggung soal tuduhan akun Jilbab Hitam di Kompasiana, saat jadi pemateri hari ini? Tulisan akun itu memang langsung menunjuk hidung wartawan senior Tempo yang pernah bertugas selama delapan tahun di London itu. Pertanyaan ini terus saja menggelayut dalam kepala saya. Terus berngiang hingga mantan Wakil Ketua Dewan Pers ini masuk Matahari Room. Saya didera penasaran.

Waktu menunjuk pukul 08.00. Di ruangan pertemuan milik Arya Duta Suites ini, saya, juga kawan-kawan media lainnya, menunggu kedatangan Bambang Harymurti. Kami peserta workshop pengelolaan media. Sang empunya acara, PT Pertamina EP Asset V. Kegiatan dibuka Pjs GM Pertamina Asset V, Sigit Budijatno. Selain wartawan, pesertanya adalah staf Humas dari sejumlah field di lingkungan Pertamina Asset V.  

Bersama Bambang Harimurti

Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Mengenakan batik putih bermotif kembang-kembang kecoklatan, Direktur Utama Tempo Inti media ini berjalan pelan memasuki ruangan. Menebar senyum. Ia langsung menyapa sejumlah awak Tempo Institute. Lembaga yang digandeng Pertamina guna menggelar workshop sejak Rabu, 13 November hingga Jumat, 15 November.

Bambang menjadi pembicara pertama. Ia memaparkan tentang Peta Kepemilikan Media Terkini Di Indonesia-Kepemilikan dan Independensi. Independensi, hal yang saya tahu, teramat dirawat dan menjadi ruh bagi para jurnalis Tempo. Lantas, apakah ia akan menyinggung soal jilbab hitam ya? Dituding memeras Direktur salah satu bank pelat merah dalam kasus korupsi SKK Migas, tentu bukan perkara remeh. Pertanyaan ini terus menggelitik saya selama pria ini berdiri di hadapan kami, para peserta workshop.

Sebagai mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang sangat up date  dengan kasus-kasus ‘menyimpang’ dalam praktik media. Yang paling menyita perhatian saya adalah ketika ia sampai pada salah satu pasal yang mengatur tentang independensi pers. Bahwa wartawan bisa melaporkan big boss-nya ketika mengintervensi medianya sendiri. “Itu tergantung wartawan. Punya nyali apa tidak,” sergahnya.

Tiba di topik itu setelah dia memaparkan tentang peta konglomerasi media di Indonesia. Bagaimana kepemilikan media, utamanya TV, masih terpusat pada segelintir elit. Praktek ini mengancam prinsip keberagaman isi dan demokratisasi penyiaran. Utamanya bagi media yang menggunakan frekuensi publik. “Ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Penyiaran,” ujar Bambang. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran, kata dia, berkali-kali menggonggong soal ini.

Nah, menurutnya, hal ini makin krusial menjelang perhelatan Pemilu Presiden. Sejumlah konglomerat pemilik media adalah bakal kandidat presiden dan wakil presiden. Logikanya, siapa yang paling banyak menguasai media bisa menggalang opini publik untuk mendongkrak elektabilitasnya. “Hari Tanoe punya stasiun TV paling banyak. Dia bisa menang, dong. Tapi memang tak segampang itu kenyataannya,” kata Bambang soal bakal calon Wapres dari Partai Hanura berpasangan dengan Wiranto, sang ketua umum.  

Nah, kembali soal nyali wartawan yang bisa melaporkan big boss-nya tadi, Bambang yang pernah beperkara dengan konglomerat Tomy Winata ini mengisahkan tentang keberanian wartawan salah satu stasiun TV swasta. “Liputan khusus mereka soal penyimpangan di balik LP tak jadi ditayangkan karena intervensi menteri Hukum dan HAM. Menteri menelpon pimpinan agar liputan itu tak ditayangkan. Pimred-nya kami (Dewan Pers) panggil,” bebernya. Akhirnya, liputan khusus itu bisa menyapa pemirsa.

Salah satu peserta menanyakan soal independensi media yang bisa saja ewuh pakewuh dengan pemasang iklan. Apa jawab Bambang? “Bagi saya, pemasang iklan ketika memasang iklan bukan karena mereka takut kepada medianya. Pemasang iklan di Tempo, bagi saya, justru karena mereka merasa bahwa Tempo adalah media yang paling efektif bagi mereka. Kalau takut ya mending gak usah masang,” katanya.

Klop. Bambang, tiba-tiba, langsung berujar, “saya sekarang dituduh memeras. Gila apa Bambang meras Direktur Mandiri.” Akhirnya, pertanyaan yang tadi berngiang di telinga saya beroleh jawaban. “Bagi saya, memeras itu seperti candu. Sekali anda melakukannya, itu berbahaya. Saya tidak akan melakukan itu,” tambah dia.

Akun jilbab hitam di media warga Kompasiana memang menimbulkan kehebohan di media sosial. Akun ini memposting tulisan yang menuduh Bambang, bersama lembaga Kata Data memeras Bank Mandiri sebelum menurunkan cover story “Setelah Rudi, Siapa Terciprat?”

Bambang memang sudah membantah. Semua orang, termasuk saya, punya hak percaya atau sebaliknya soal kebenaran pengakuan dia. Hingga, sebuah bantahan lain, bukan keluar dari mulut Bambang, datang juga di ruangan di mana saya harus berjuang menahan gempuran pendingin udara.

 “Kami menyebutnya Intranet,” kata Direktur Tempo Institute, Mardiyah Chamim, ketika saya menanyakan nama software ini.  Mardiyah, narasumber setelah Bambang, usai simulasi rapat perencanaan redaksi, tampak mengakses Intranet ini. Ia mengetik namanya lalu password.

Software ini menyahihkan anggapan saya selama ini bahwa Tempo benar-benar, setidaknya berusaha, merawat independensinya. Independensi  tak lagi sekadar doktrin yang di-install dalam memori otak wartawan. Tapi, bagaimana Tempo juga memanfaatkan teknologi dalam upaya merawat kredo yang satu ini.

Dari penjelasan Mardiyah, saya mengetahui bagaimana rantai keredaksian Tempo. Tak hanya soal rantai mulai keranjang mentah, keranjang redaktur, keranjang bahasa, redaktur senior, keranjang tata letak hingga berita menjadi hidangan matang bagi pembaca.

Intranet, kata Mardiyah dirancang seorang mahasiswa,  menjadikan setiap fase dari rantai panjang keredaksian tadi menjadi sesuatu yang ‘telanjang’.

Setiap berita yang akan ditulis melewati rapat redaksi. Angle tulisan juga disepakati mekanisme rapat. Sejak tahap ini, hingga berita diedit, semua transparan. Lewat Intranet yang diakses dengan password itu bisa terlihat, siapa redaktur yang mengedit tiap tulisan, angle awal yang disepakati apakah berubah atau tidak, hingga di fase akhir di mana tulisan benar-benar sudah jadi.  “Dengan begitu, semua bisa mengontrol. Jadi, kalau ada angle peliputan tiba-tiba berubah saat editing, tentu akan terlihat. Kenapa tak sesuai dengan rapat?” tukas Mardiyah.

Menurut redaktur rubrik ekonomi Tempo ini, mekanisme 'telanjang' itulah yang menjaga setiap kemungkinan adanya intervensi siapa pun menjelang tenggat akhir dead line penulisan. Apalagi  karena “kepentingan’ pribadi.  “Lalu, di tahap mana Pak Bambang Harimurti yang dengan militansi jurnalistik seperti itu bisa mengintervensi karena mau memeras,” bebernya.

Setiap rapat perencanaan saja, dibeberkan Mardiyah, ide-ide Bambang bisa ‘dibantai’ dalam rapat redaksi dan gugur. “Pimred kami saja menjadi ketua forum Pimred, kami sidang rame-rame,” tukas dia.

Dari akun FB pendiri Tempo, Goenawan Mohammad (GM), saya langsung mendapatkan cerita segar bagaimana ending sidang itu. Usai sidang, GM langsung menulis di wall FB-nya. Singkat tapi tetap dengan gaya khas eseinya: Wahyu Muryadi menangis dan mengaku salah. Muryadi akhirnya mundur dari jabatan yang dikhawatirkan menyeret Tempo menjauh dari kredo independensi.

Kini, satu pertanyaan baru menggelayut lagi di kepala saya. Sebenarnya, dipicu pernyataan salah satu awak Tempo di ruangan workshop. Bahwa, ternyata ancaman baru bagi jurnalisme adalah jurnalisme kewargaan. Jilbab hitam, tentu itu yang dimaksudkannya. Benar-benar berbahayakah? Sejak awal, kredo jurnalisme kewargaan menyebutkan setiap warga adalah reporter. Maka sejak awal pula ada keraguan di sana. Terutama, tentang bagaimana nilai dan prinsip-prinsip dalam jurnalisme ditegakkan. Apakah jurnalisme warga mengatakan fakta, terverifikasi, oleh dan menurut siapa? Hal yang tentu tak bisa didapatkan jawabannya dari sebuah akun yang menulis tanpa identitas lantas menghilang tak tentu rimbanya.  

Posted by huldi amal

on 11/13/2013

No comments

Read More »

Suasana baru

Saya ingat pertama kali menjejakkan kaki di kota ini. Ketika itu, lelampu warna-warni berkilauan di sekujur tubuh jembatan Golden Gate Tenggarong. Keindahan lampu-lampu tersebut membuat saya terpesona. saya tiba malam hari. begitu berada di tengah jembatan, saya merasa bergetar. Ini lah kabupaten terkaya yang pernah disebut-sebut dalam pembicaraan beberapa orang dan  saya sempat dengar.

Saya tak pernah menyangka akan mengadu nasib di sini. Saya  memang diajak mertua. Setahun lamanya, saya tinggal di pondok mertua indah. Setahun waktu yang cukup singkat. Lalu,mertua saya meninggal dunia. Istri saya resmi jadi yatim piatu. Saat itu, kami berdua, saya dan istri, sempat ingin pulang kampung. setidaknya pulang dan mengadu hidup di dekat keluarga. entah kenapa, niat itu tak pernah kunjung terwujud. hingga kini, sudah delapan tahun berlalu. Kami hidup dan bertahan tanpa sanak famili. keluarga kami hanya para tetangga dan kenalan. Mereka yang selama ini kerap membantu segala kesulitan yang kami temui di sini. Tapi, begitu lah hidup di perantauan. Kita bisa belajar menyelesaikan masalah apapun. Setiap masalah pasti punya jalan keluar. kami menggantungkan segalanya pada kemampuan diri sendiri. Tanpa melupakan kehadiran, bantuan, juga membantu orang lain.

Tak terasa, saya mulai belajar berdamai dengan segala keinginan. Keinginan-keinginan itu saya simpan rapi untuk skala prioritas hari ini. Saya masih menyimpan cita-cita yang entah kapan bisa saya wujudkan lagi. Saya ingin kuliah. tapi, kepentingan keluarga membuat saya berpikir ulang. Apalagi, profesi istri  sebagai PNS tak bisa ditinggalkan. 

Saya memang harus belajar mensyukuri apa yang ada. Meski sempat menganggur, saya masih bisa kembali berkarir di dunia jurnalistik. saya dan istri bersepakat untuk terus berjuang di kota ini. kami punya cita-cita. tak muluk-muluk. Bisa membina keluarga, mendidik anak-anak yang dititipkan Tuhan, agar mereka kelak bisa bangga berdiri di kakinya sendiri. 

Dua hari belakangan, kami baru menikmati suasana rumah kontrakan baru. berbeda dengan sebelumnya, di mana kami harus berbagi kebisingan dengan para tetangga. Maklum kontrakan tersebut bersekat-sekat. kini, kami bisa sedikit menikmati rumah tunggal. suasana agak tenang karena letak rumah yang sedikit menjorok ke dalam gang. Semoga, di rumah baru ini, semuanya berjalan baik dan keberkahan serta lindungan Allah, senantiasa berlimpah. Juga menjadi titik awal bagi kami bisa membangun rumah sendiri. rumah yang menjadi surga bagi kami.   Amin.

Posted by huldi amal

on 10/06/2013

2 comments

Read More »

tamparan si raja hakim

wartawan bertanya pada sang raja hakim itu perihal kata-katanya tempo hari. "koruptor itu pantas dipotong jarinya. biar jadi efek jera". itu kata-katanya sendiri soal korupsi dan efek jera pada pelaku korupsi. ketika itu publik memujanya. banyak yang menggantungkan keadilan konstitusi pada palu di tangannya. 

begitulah dulu. ketika ia bicara soal korupsi dan efek jera, publik bersetuju, bersorak, dan bertepuktangan menyambut ide radikalnya.

kini, semuanya berubah 2 X 360 derajat. pakaian kebesarannya telah sobek. palu yang dipegangnya patah. sang raja hakim jatuh ke titik nadir. menjadi tersangka korupsi, mungkin tak pernah melintas di benaknya. lalu, apakah dirinya ingat soal kata-katanya sendiri tentang hukum potong jari pada pelaku korupsi? lupakah dia?

jawabannya jelas. sang raja hakim itu sama sekali tidak lupa. Begitu lah, ketika ia keluar dari sarang para pemburu korupsi. Dengan pakaian "kebesaran" baru: tahanan KPK. segerombolan wartawan mencegatnya. Dari mulut seorang wartawan, mencuat pertanyaan itu. "Bagaimana dengan hukum potong jari? Jawaban sang raja hakim jelas menggambarkan ia tak lupa dengan kata-kata yang pernah diucapkannya sendiri. hanya saja ia tak memberi jawaban  dengan kata-kata. ia yang kini terpojok di sudut sempit, nyaris tak bergerak, spontan memberi jawaban berupa tamparan kepada si wartawan. Ah, ia semakin lupa. tangannya itu pernah memukulkan palu keadilan. adakah beda rasanya ketika ayunan tangannya mendarat ke wajah wartawan? sepertinya, makin pantas jari tangannya itu dipotong. untuk mengingatkan dirinya, bahwa tamparannya, juga adalah keruntuhan kewibawaan sebuah lembaga yang diamanatkan oleh, sekaligus penjaga gerbang bernama konstitusi.

Apa yang lebih miris dari seorang raja hakim  tertangkap tangan menerima suap? Ini seperti seorang penganjur agama tetapi kedapatan berbuat maksiat. orang pasti terhenyak. Berada pada sikap terbelah, antara percaya dan tidak. tapi, bukankah manusia adalah mahluk dengan segala kemungkinan bisa terjadi. 

entah kutukan apa yang tengah menanti negeri ini di depan sana. seseorang yang pernah berapi-api membicarakan efek jera korupsi kini seolah dipaksa harus menelan ludah sendiri. terjerumus ke praktik nista ini ternyata tak susah. cukup sedikit celah. tinggal dicongkel pelan, sedikit demi sedikit, lalu Rp 3 miliar itu bisa masuk dengan lancar.

sekarang, akan kemana kita menggantungkan palu konstitusi. masihkah kita percaya di dalam Mahkamah ini tak ada lagi mental serupa? Episode cerita sang raja hakim memang baru bagian awal. anggap saja ia nantinya tak terbukti, atau nantinya bisa membuktikan tak korupsi. anggap saja begitu. tapi, pertanyaan kemudian, bagaimana kita menghilangkan celah agar para hakim konstitusi lainnya tak lagi "masuk angin"? andai saja kisah ini ada di buku dongeng, kita tinggal menutup saja buku itu. tak perlu lagi harus tahu ending cerita si raja hakim. Toh hanya dongeng. tapi, ini bukan dongeng. bahkan, ini lebih dari sekadar cerita. ini narasi besar tentang nasib dan perjalanan sebuah bangsa. karena ini perjalanan, kita memang harus melangkah sembari berusaha menepis ketidakpercayaan dan keraguan yang semakin menggelayut. di ujung cerita, mari membayangkan, negeri ini telah lulus dari ujian ketidakadilan, ketidakbecusan, dan kenistaan anak-anak yang dikandungnya sendiri.

Posted by huldi amal

on 10/03/2013

No comments

Read More »

Satu pelajaran lagi.....

Kali ini, ada yang salah dari keputusan saya dalam hal pemberitaan. saya memutuskan menaikkan berita tanpa ada hak jawab dari pihak yang diberitakan. Walaupun saya tetap berusaha meminta reporter untuk mengupayakan hak jawab tersebut. Sebuah berita seharusnya utuh memberi hak jawab ketika diturunkan. Sayangnya, hak jawab itu sulit didapatkan karena kontak narasumber yang memang tidak ada. 

Sekali lagi ini jadi pelajaran. Meski tak perlu mencari pembenaran, harus saya akui bahwa keputusan itu dikarenakan sebuah instruksi. Instruksi untuk tidak lagi sekadar menjalankan jurnalisme bercita rasa datar di hadapan penguasa. kritik harus ada. 

Yang saya tidak tahu, instruksi itu ternyata masih berada dalam wilayah 'abu-abu'. Sejak awal saya mahfum benar, media tempat saya bekerja memang punya proximity (kedekatan) psikologis dengan penguasa di daerah ini. Lalu, ketika ada instruksi untuk 'melawan' dan sedikit garang , saya lantas menduga satu hal. Media ini sudah sadar benar kemana seharusnya mengarahkan wajahnya. Media ini sudah kembali kepada khittahnya untuk melayani kepentingan sebenarnya: publik. 

Keyakinan ini masih utuh sebelum akhirnya sebuah pesan mampir di blackberry messenger (BBM) saya. Saya setuju sekali jika kritikan yang datang ini menyoal soal keberimbangan berita. Kebetulan pesan BBM ini datang dari mantan pimpinan koran saya. Tapi, belakangan, yang lebih disoal adalah kemana kritik pemberitaan tersebut mengarah. 

Dari sinilah saya menyimpulkan, bahwa kebijakan internal redaksi yang saya yakini tadi harus dicermati ulang. Ada hal yang kasatmata tengah terjadi dan belum bisa saya tangkap seutuh-utuhnya. Mungkin ada 'pertarungan' besar di balik ini. Harus diakui, warna kepentingan politik di media ini adalah hal yang paling sukar ditutupi. Lantas, tidak mustahil pula, politik lah yang kemudian 'membelah' sikap dan kebijakan yang terjadi akhir-akhir ini. Bukankah pemeo mengatakan, 'dalam politik tak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada hanya kepentingan".       

Jika demikian, sebagai jurnalis, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memastikan setiap pemberitaan wajib memenuhi hak jawab. Hatta, pemberitaan itu tidak berkaitan dengan kritik apapun kepada penguasa.Ini sudah menjadi tuntutan dan kaidah etika jurnalisme sendiri. Berkaitan dengan kebijakan redaksional, saya memang harus pandai membaca 'tanda-tanda' dan memahami psikologi di internal manajemen media ini. Jika perlu, saya harus mempertanyakannya secara lugas. Apa, mengapa dan bagaimana yang harus kami lakukan terkait arah kebijakan berita.  

Posted by huldi amal

on 9/26/2013

No comments

Read More »