Bambang, Jilbab Hitam, dan Rantai Redaksi yang “Telanjang”

Apa Pak Bambang akan menyinggung soal tuduhan akun Jilbab Hitam di Kompasiana, saat jadi pemateri hari ini? Tulisan akun itu memang langsung menunjuk hidung wartawan senior Tempo yang pernah bertugas selama delapan tahun di London itu. Pertanyaan ini terus saja menggelayut dalam kepala saya. Terus berngiang hingga mantan Wakil Ketua Dewan Pers ini masuk Matahari Room. Saya didera penasaran.

Waktu menunjuk pukul 08.00. Di ruangan pertemuan milik Arya Duta Suites ini, saya, juga kawan-kawan media lainnya, menunggu kedatangan Bambang Harymurti. Kami peserta workshop pengelolaan media. Sang empunya acara, PT Pertamina EP Asset V. Kegiatan dibuka Pjs GM Pertamina Asset V, Sigit Budijatno. Selain wartawan, pesertanya adalah staf Humas dari sejumlah field di lingkungan Pertamina Asset V.  

Bersama Bambang Harimurti

Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Mengenakan batik putih bermotif kembang-kembang kecoklatan, Direktur Utama Tempo Inti media ini berjalan pelan memasuki ruangan. Menebar senyum. Ia langsung menyapa sejumlah awak Tempo Institute. Lembaga yang digandeng Pertamina guna menggelar workshop sejak Rabu, 13 November hingga Jumat, 15 November.

Bambang menjadi pembicara pertama. Ia memaparkan tentang Peta Kepemilikan Media Terkini Di Indonesia-Kepemilikan dan Independensi. Independensi, hal yang saya tahu, teramat dirawat dan menjadi ruh bagi para jurnalis Tempo. Lantas, apakah ia akan menyinggung soal jilbab hitam ya? Dituding memeras Direktur salah satu bank pelat merah dalam kasus korupsi SKK Migas, tentu bukan perkara remeh. Pertanyaan ini terus menggelitik saya selama pria ini berdiri di hadapan kami, para peserta workshop.

Sebagai mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang sangat up date  dengan kasus-kasus ‘menyimpang’ dalam praktik media. Yang paling menyita perhatian saya adalah ketika ia sampai pada salah satu pasal yang mengatur tentang independensi pers. Bahwa wartawan bisa melaporkan big boss-nya ketika mengintervensi medianya sendiri. “Itu tergantung wartawan. Punya nyali apa tidak,” sergahnya.

Tiba di topik itu setelah dia memaparkan tentang peta konglomerasi media di Indonesia. Bagaimana kepemilikan media, utamanya TV, masih terpusat pada segelintir elit. Praktek ini mengancam prinsip keberagaman isi dan demokratisasi penyiaran. Utamanya bagi media yang menggunakan frekuensi publik. “Ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Penyiaran,” ujar Bambang. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran, kata dia, berkali-kali menggonggong soal ini.

Nah, menurutnya, hal ini makin krusial menjelang perhelatan Pemilu Presiden. Sejumlah konglomerat pemilik media adalah bakal kandidat presiden dan wakil presiden. Logikanya, siapa yang paling banyak menguasai media bisa menggalang opini publik untuk mendongkrak elektabilitasnya. “Hari Tanoe punya stasiun TV paling banyak. Dia bisa menang, dong. Tapi memang tak segampang itu kenyataannya,” kata Bambang soal bakal calon Wapres dari Partai Hanura berpasangan dengan Wiranto, sang ketua umum.  

Nah, kembali soal nyali wartawan yang bisa melaporkan big boss-nya tadi, Bambang yang pernah beperkara dengan konglomerat Tomy Winata ini mengisahkan tentang keberanian wartawan salah satu stasiun TV swasta. “Liputan khusus mereka soal penyimpangan di balik LP tak jadi ditayangkan karena intervensi menteri Hukum dan HAM. Menteri menelpon pimpinan agar liputan itu tak ditayangkan. Pimred-nya kami (Dewan Pers) panggil,” bebernya. Akhirnya, liputan khusus itu bisa menyapa pemirsa.

Salah satu peserta menanyakan soal independensi media yang bisa saja ewuh pakewuh dengan pemasang iklan. Apa jawab Bambang? “Bagi saya, pemasang iklan ketika memasang iklan bukan karena mereka takut kepada medianya. Pemasang iklan di Tempo, bagi saya, justru karena mereka merasa bahwa Tempo adalah media yang paling efektif bagi mereka. Kalau takut ya mending gak usah masang,” katanya.

Klop. Bambang, tiba-tiba, langsung berujar, “saya sekarang dituduh memeras. Gila apa Bambang meras Direktur Mandiri.” Akhirnya, pertanyaan yang tadi berngiang di telinga saya beroleh jawaban. “Bagi saya, memeras itu seperti candu. Sekali anda melakukannya, itu berbahaya. Saya tidak akan melakukan itu,” tambah dia.

Akun jilbab hitam di media warga Kompasiana memang menimbulkan kehebohan di media sosial. Akun ini memposting tulisan yang menuduh Bambang, bersama lembaga Kata Data memeras Bank Mandiri sebelum menurunkan cover story “Setelah Rudi, Siapa Terciprat?”

Bambang memang sudah membantah. Semua orang, termasuk saya, punya hak percaya atau sebaliknya soal kebenaran pengakuan dia. Hingga, sebuah bantahan lain, bukan keluar dari mulut Bambang, datang juga di ruangan di mana saya harus berjuang menahan gempuran pendingin udara.

 “Kami menyebutnya Intranet,” kata Direktur Tempo Institute, Mardiyah Chamim, ketika saya menanyakan nama software ini.  Mardiyah, narasumber setelah Bambang, usai simulasi rapat perencanaan redaksi, tampak mengakses Intranet ini. Ia mengetik namanya lalu password.

Software ini menyahihkan anggapan saya selama ini bahwa Tempo benar-benar, setidaknya berusaha, merawat independensinya. Independensi  tak lagi sekadar doktrin yang di-install dalam memori otak wartawan. Tapi, bagaimana Tempo juga memanfaatkan teknologi dalam upaya merawat kredo yang satu ini.

Dari penjelasan Mardiyah, saya mengetahui bagaimana rantai keredaksian Tempo. Tak hanya soal rantai mulai keranjang mentah, keranjang redaktur, keranjang bahasa, redaktur senior, keranjang tata letak hingga berita menjadi hidangan matang bagi pembaca.

Intranet, kata Mardiyah dirancang seorang mahasiswa,  menjadikan setiap fase dari rantai panjang keredaksian tadi menjadi sesuatu yang ‘telanjang’.

Setiap berita yang akan ditulis melewati rapat redaksi. Angle tulisan juga disepakati mekanisme rapat. Sejak tahap ini, hingga berita diedit, semua transparan. Lewat Intranet yang diakses dengan password itu bisa terlihat, siapa redaktur yang mengedit tiap tulisan, angle awal yang disepakati apakah berubah atau tidak, hingga di fase akhir di mana tulisan benar-benar sudah jadi.  “Dengan begitu, semua bisa mengontrol. Jadi, kalau ada angle peliputan tiba-tiba berubah saat editing, tentu akan terlihat. Kenapa tak sesuai dengan rapat?” tukas Mardiyah.

Menurut redaktur rubrik ekonomi Tempo ini, mekanisme 'telanjang' itulah yang menjaga setiap kemungkinan adanya intervensi siapa pun menjelang tenggat akhir dead line penulisan. Apalagi  karena “kepentingan’ pribadi.  “Lalu, di tahap mana Pak Bambang Harimurti yang dengan militansi jurnalistik seperti itu bisa mengintervensi karena mau memeras,” bebernya.

Setiap rapat perencanaan saja, dibeberkan Mardiyah, ide-ide Bambang bisa ‘dibantai’ dalam rapat redaksi dan gugur. “Pimred kami saja menjadi ketua forum Pimred, kami sidang rame-rame,” tukas dia.

Dari akun FB pendiri Tempo, Goenawan Mohammad (GM), saya langsung mendapatkan cerita segar bagaimana ending sidang itu. Usai sidang, GM langsung menulis di wall FB-nya. Singkat tapi tetap dengan gaya khas eseinya: Wahyu Muryadi menangis dan mengaku salah. Muryadi akhirnya mundur dari jabatan yang dikhawatirkan menyeret Tempo menjauh dari kredo independensi.

Kini, satu pertanyaan baru menggelayut lagi di kepala saya. Sebenarnya, dipicu pernyataan salah satu awak Tempo di ruangan workshop. Bahwa, ternyata ancaman baru bagi jurnalisme adalah jurnalisme kewargaan. Jilbab hitam, tentu itu yang dimaksudkannya. Benar-benar berbahayakah? Sejak awal, kredo jurnalisme kewargaan menyebutkan setiap warga adalah reporter. Maka sejak awal pula ada keraguan di sana. Terutama, tentang bagaimana nilai dan prinsip-prinsip dalam jurnalisme ditegakkan. Apakah jurnalisme warga mengatakan fakta, terverifikasi, oleh dan menurut siapa? Hal yang tentu tak bisa didapatkan jawabannya dari sebuah akun yang menulis tanpa identitas lantas menghilang tak tentu rimbanya.