Ponsel saya berdering. Bunyi nada menandakan sebuah pesan singkat. Nada standar dari sebuah Ponsel yang teramat standar di tengah hiruk pikuk iklan model Ponsel keluaran terbaru. Tapi, sumpah, saya tidak pernah risau dengan hal yang satu ini. Isi pesan singkat tadi lah yang membuat saya sangat-sangat risau.
"Mesin perahunya macet". Begitu isi SMS yang dikirimkan istri saya sekitar pukul 19:06:46. Tanggal 16 Desember 2009. Saat itu, rombongan KPUD Kutai Kartanegara, istri saya termasuk satu dalam rombongan, sedang menuju Kecamatan Kembang Janggut untuk sebuah kegiatan Bimtek Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP).
Selama 15 menit, long boat yang ditumpangi rombongan terkatung-katung di atas Sungai Mahakam di pedalaman Kalimantan Timur. Katanya, tali kipas mesin perahu itu putus. Suasana sudah gelap gulita. Di tepi-tepi sungai, cuma hutan-hutan yang memamerkan gigil malam dengan warna sunyi yang pekat. Duh, saya tidak bisa membayangkan suasana itu.
***
Saya tahu benar ketakutan si pengirim SMS ini. maklum, dia seorang perenang dengan satu-satunya gaya, 'gaya batu'. Berkali-kali, ia selalu mengeluhkan 'kekurangan'-nya yang satu itu. Memang, dia menikah dengan seorang 'anak seribu pulau' yang dilahirkan di sebuah pulau di tengah perairan Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Meski kemampuan berenang saya, tidak terlalu bisa diandalkan.
Signal Ponsel memang sempat hilang. Kerisauan jadi tambah mengental. Akhirnya, setelah menelpon beberapa menit kemudian, saya lega. Rombongan tiba dengan selamat. Alhamdulillah. Tapi, saya lagi kepikiran soal lain. Soal bagaimana seharusnya mewujudkan akses transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat, khususnya di Kutai Kartanegara (Kukar).
Ini bukan soal merumitkan sesuatu yang sederhana atau menyederhanakan sesuatu yang rumit. (Kata teman saya, ini penyakit yang kerap menjangkiti kaum akademisi). Ah, untung saya bukan akademisi.
Memang persoalan ini terkesan klise, jamak, dan sudah sangat biasa. Bahwa tanggung jawab pemerintah lah mewujudkan akses transportasi seperti membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur mendasar lain untuk warganya.
****
Dengan APBD yang begitu besar, persoalan ini seharusnya memang bukan masalah bagi Kutai Kartanegara. APBD Perubahan Tahun 2009 saja yang disahkan baru-baru ini mencapai Rp5,1 triliun. Jumlah uang yang besar bukan?
Karena belum pernah melakukan perjalanan ke wilayah Hulu Mahakam, saya memang belum paham betul soal seluk beluk moda transportasi di sana. Katanya, memang bisa ditempuh lewat darat meski sebagian jalan belum terlalu mulus. Ada juga yang masih harus ditempuh dengan jalur sungai.
Yang unik, di daerah ini ada sebuah jembatan yang selesai dibangun dengan dana miliaran. Sampai sekarang, jembatan megah dengan model meniru sebuah jembatan di Amerika itu belum bisa digunakan. Karena, jalan yang akan dihubungkannya justru belum dibangun. Jalan dulu atau jembatan dulu? Jadi ingat pertanyaan, duluan mana telur atau ayam, karena tak habis pikir dengan keanehan jembatan ini. Orang di sini bilang jembatan “Abu Nawas”.
****
Mungkin, mengalami masalah mesin perahu yang mati di tengah sungai Mahakam sudah biasa bagi penduduk setempat. Tapi, bukan soal biasa jika pemerintah sangat punya kemampuan untuk ‘membebaskan’ warganya dari hal ‘biasa’ ini. Bagaimana jika terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan?
Ingatan saya melayang pada seorang peneliti Sosiologi kekerasan, Prof. Johan Galtung. Kalau tidak salah, ia juga membangun asumsi bahwa Negara (baca: pemerintah) tidak hanya bisa melakukan kekerasan terhadap warganya melalui mekanisme represif (aparat militer, polisi, dll). Represive State Aparatus (RSA), meminjam bahasa seorang pemikir Marxis, Louis Althusser.
Thesis Galtung, ketika pemerintah mampu mencegah resiko yang mengancam nyawa warganya, tapi tidak melakukannya, maka itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Semoga, hasil Pilkada Kukar 1 Juni 2010 mendatang menghasilkan pemimpin cinta damai dan tak suka dengan praktik kekerasan seperti disitir Prof Galtung.
Tenggarong, 17 Desember 2009
***
Saya tahu benar ketakutan si pengirim SMS ini. maklum, dia seorang perenang dengan satu-satunya gaya, 'gaya batu'. Berkali-kali, ia selalu mengeluhkan 'kekurangan'-nya yang satu itu. Memang, dia menikah dengan seorang 'anak seribu pulau' yang dilahirkan di sebuah pulau di tengah perairan Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Meski kemampuan berenang saya, tidak terlalu bisa diandalkan.
Signal Ponsel memang sempat hilang. Kerisauan jadi tambah mengental. Akhirnya, setelah menelpon beberapa menit kemudian, saya lega. Rombongan tiba dengan selamat. Alhamdulillah. Tapi, saya lagi kepikiran soal lain. Soal bagaimana seharusnya mewujudkan akses transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat, khususnya di Kutai Kartanegara (Kukar).
Ini bukan soal merumitkan sesuatu yang sederhana atau menyederhanakan sesuatu yang rumit. (Kata teman saya, ini penyakit yang kerap menjangkiti kaum akademisi). Ah, untung saya bukan akademisi.
Memang persoalan ini terkesan klise, jamak, dan sudah sangat biasa. Bahwa tanggung jawab pemerintah lah mewujudkan akses transportasi seperti membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur mendasar lain untuk warganya.
****
Dengan APBD yang begitu besar, persoalan ini seharusnya memang bukan masalah bagi Kutai Kartanegara. APBD Perubahan Tahun 2009 saja yang disahkan baru-baru ini mencapai Rp5,1 triliun. Jumlah uang yang besar bukan?
Karena belum pernah melakukan perjalanan ke wilayah Hulu Mahakam, saya memang belum paham betul soal seluk beluk moda transportasi di sana. Katanya, memang bisa ditempuh lewat darat meski sebagian jalan belum terlalu mulus. Ada juga yang masih harus ditempuh dengan jalur sungai.
Yang unik, di daerah ini ada sebuah jembatan yang selesai dibangun dengan dana miliaran. Sampai sekarang, jembatan megah dengan model meniru sebuah jembatan di Amerika itu belum bisa digunakan. Karena, jalan yang akan dihubungkannya justru belum dibangun. Jalan dulu atau jembatan dulu? Jadi ingat pertanyaan, duluan mana telur atau ayam, karena tak habis pikir dengan keanehan jembatan ini. Orang di sini bilang jembatan “Abu Nawas”.
****
Mungkin, mengalami masalah mesin perahu yang mati di tengah sungai Mahakam sudah biasa bagi penduduk setempat. Tapi, bukan soal biasa jika pemerintah sangat punya kemampuan untuk ‘membebaskan’ warganya dari hal ‘biasa’ ini. Bagaimana jika terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan?
Ingatan saya melayang pada seorang peneliti Sosiologi kekerasan, Prof. Johan Galtung. Kalau tidak salah, ia juga membangun asumsi bahwa Negara (baca: pemerintah) tidak hanya bisa melakukan kekerasan terhadap warganya melalui mekanisme represif (aparat militer, polisi, dll). Represive State Aparatus (RSA), meminjam bahasa seorang pemikir Marxis, Louis Althusser.
Thesis Galtung, ketika pemerintah mampu mencegah resiko yang mengancam nyawa warganya, tapi tidak melakukannya, maka itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Semoga, hasil Pilkada Kukar 1 Juni 2010 mendatang menghasilkan pemimpin cinta damai dan tak suka dengan praktik kekerasan seperti disitir Prof Galtung.
Tenggarong, 17 Desember 2009
0 komentar:
Posting Komentar